Pemisahan gereja dan negara sudah final dalam teologi Kristen (bacaan lanjutan di John Calvin, “Institutio” saduran Th. Van den End (Buku IV) terbitan BPK GM), namun hubungan gereja dan negara wajib terus terjalin karena keduanya adalah institusi yang dimandatkan Tuhan untuk memelihara kehidupan manusia dan mewujudkan misi Tuhan di dalam dunia. Untuk dapat memimpin sebuah negara ada proses politik yang disebut demokrasi. Pertanyaan yang diajukan soal hubungan gereja dan politik adalah bolehkah gereja aktif dalam politik? Jawabnya kompleks dan seringkali tumpang tindih. Kita perlu memilah satu persatu pertanyaan itu dengan prinsip sederhana sebagai berikut:
Pertama, gereja terlarang terjun ke dalam politik praktis dalam mendukung seseorang maju untuk kekuasaan. Seperti gedung gereja atau acara gerejawi tidak boleh menjadi ajang kampanye untuk mendukung kandidat tertentu ataupun pemimpin rohani tidak boleh menjadi juru kampanye untuk seorang kandidat.
Kedua, gereja bisa terlibat dalam politik dengan mendoakan para kandidat baik di DPR maupun di eksekutif serta memberikan kisi-kisi dukungan berupa surat penggembalaan. Misalnya, gereja mendorong jemaat untuk memilih mereka yang menjaga bangsa ini di bawah Pancasila, tokoh nasionalis yang bukan condong kepada agama tertentu, punya reputasi anti korupsi, peduli kepada kemiskinan, mau memperjuangkan ketidakadilan sosial, berjuang melestarikan lingkungan hidup yang dirusak oleh konglomerasi, serta mau memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Terlebih dari itu gereja patut mendukung jika ada jemaat yang terpanggil menjadi anggota DPR maupun eksekutif.
Ketiga, gereja melakukan “check dan balances” di mana jika ada isu-isu besar yang berpotensi merusak kesatuan bangsa dan merugikan rakyat, maka gereja harus memberikan masukan dan menyuarakan lewat media dan memberitahu kepada pemerintah. Jangan membiarkan pemerintah sewenang-wenang mengambil keputusan yang dapat merugikan rakyat, mencuri, mencederai keadilan, dan merusak alam lingkungan. Secara kolektif kita wajib mengingatkan pemerintah sekalipun dianggap bertentangan. Ini peran politik gereja yang utama.
Keempat, sebaiknya anggota jemaat tidak sembarangan menerima tawaran partai politik untuk menjadi calon anggota DPR apalagi sekadar coba-coba. Jangan mau direkrut partai politik dengan iming-iming kuota perempuan dan lainnya. Jika bukan panggilan dan tidak pernah terlibat dalam kepartaian sebaiknya lupakan tawaran-tawaran yang menggiurkan itu. Ini hanya akan mengurangi suara yang seharusnya akan diperoleh calon atau kandidat yang sudah sepenuh hati terjun ke dunia politik. Masuk ke dunia politik praktis bukan iseng-iseng atau untung-untungan tapi sebuah panggilan Tuhan yang harus dilakukan secara serius.
Kelima, bila ada pendeta atau hamba Tuhan penuh waktu mau menjadi kandidat calon DPR dan eksekutif hendaknya sejak masa dia mendaftar sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pekerja. Jangan ada yang tetap menjadi gembala atau pemimpin dan nanti kalau terpilih baru mengundurkan diri. Hendaknya setiap hamba Tuhan sadar bahwa masuk ke dunia politik adalah panggilan khusus dan bukan untuk mencari harta. Untuk itu mereka perlu berdoa dan banyak minta nasihat. Pekerja yang ternyata kemudian tidak terpilih tentu saja dapat mengajukan diri menjadi pekerja dengan diajak berkomitmen untuk setia dalam pelayanan dan tidak berniat kembali ke politik praktis. Idealnya memang para pemimpin rohani mendorong jemaatnya terjun ke politik praktis dan jangan menjadi pesaing bagi jemaatnya sebagai calon anggota dewan atau eksekutif.
@danielronda
Jakarta, 22 Juni 2022
